DEMOKRASI # / =KEADILAN # /= KESEJAHTERAAN ???

 Ketika pada tahun 1990 US Agency for International Development (USAID) diluncurkan untuk mendorong dan mengonsolidasikan demokrasi sebagai prinsip pengelolaan sistem politik yang legitimate di seluruh dunia, dan satu tahun sebelumnya, 1989, World Bank "mengkampanyekan" istilah “good governance”, sebagai doktrin pembangunan baru dan tata kelola pemerintahan yang segaris dengan demokrasi liberal. Doktrin ini meyakini bahwa demokrasi tidak hanya dikehendaki dari perspektif hak asasi manusia, tetapi juga dibutuhkan sebagai syarat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan berkelanjutan. Demokrasi liberal dan “anak ideologisnya”, good governance kemudian menjadi tawaran (atau paksaan diplomatik) baru bagi pembangunan negara di berbagai belahan dunia, terutama dunia ketiga. India adalah salah satu negara terbesar di Selatan yang konsisten dalam menjalankan demokrasi. Tetapi, tidak ada perbaikan kesejahteraan masyarakat India akibat kemiskinan, kekurangan gizi dan kelaparan masih saja ada.

Di beberapa negara Afrika seperti Zambia, Pantai Gading, Ghana, dan Kenya,Libya, keadaan masyarakat mereka juga tidak lebih baik dari sebelumnya, termasuk jika ukurannya kesejahteraan. Di negara-negara Timur Tengah yang "dipaksa" berdemokrasi dengan baik; Iraq, Afganistan, Mesir, setelah datangnya "tamu bersenjata dengan wajah demokrasi" toh tidak / sampai hari ini belum memberikan dampak yang baik terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Jika tidak mau dibilang justru "kebinasaan" bangsa karena konflik berkepanjangan. Dalam kasus ini, kesimpulan bahwa demokrasi liberal yang hidup dibalik kerja good governance gagal total memenuhi janjinya.

Kebaikan demokrasi liberal hanya bisa dinikmati oleh elit dan kelas menengah yang mampu terserap dalam struktur politik demokratis dan lembaga-lembaga donor dan kreditor global . Bagi mayoritas masyarakat miskin di Afrika, India ; demokratisasi hanya melahirkan penderitaan dan kemiskinan yang lebih parah. Hal ini yang menyebabkan beragam kerusuhan dan kekacauan sosial yang meluas dan berkepanjangan di banyak negara di Afrika Sub Sahara. Begitupun di Timur Tengah, kekacauan yang massif.

Di Indonesia, semoga harapan banyak pihak tentang demokrasi bisa terwujud, tentunya bahwa negara tetap harus bisa mengendalikan masyarakat yang sedang menikmati kebebasan agar tidak terjadi benturan sosial karena saling merasa benar. Negara harus menjaga agar-agar riak-riak dan hiruk pikuk demokrasi tidak menjadi gelombang yang justru menghempaskan negara dalam kekacauan, dan kemudian gagal mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang proporsional dibawah kebesaran NKRI.