Legalitas Importir

LEGALISTAS IMPORTIR

           

Pengenalan

Kegiatan Impor  merupakan kegiatan memasukan  barang dari daerah pabean Negara lain  ke daerah pabean Indonesia , sedangkan yang  dimaksud dengan Daerah kepabeanan adalah wilayah  RI yang meliputi wilayah darat, peairan, dan ruang udara diatasnya , serta tempat – tempat tertentu di zona Ekonomi Eksklusif  dan landasan kontinen  (UU nomer 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomer 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan) .Yang perlu diketahui bagi importer  adalah persyaratan/ legalitas  importer,  langkah / tahapan  dalam memesan barang impor dan dokumen  yang terkait , serta jaringan perdagangan impor  yang terkait .

 Legalitas Importir

a) Legalitas sebagai  impotir 

    Impor hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir

    (API) Permendag  nomer 59/M-DAG/PER/9/2012 tentang perubahan atas Permendag NO.

    27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Impor (API). Apabila perusahaan

    belum mempunyai API dan berniat melakukan importasi harus terlebih dahulu mendapatkan

    persetujuan impor tanpa API.

b) API terbagi dua API Umum dan API  Produsen , bagi UKM API tersebut dapat  diurus  di 

    Dinas Perdagangan setempat . sedangkan untuk migas dan untuk PMA dan PMDN/PMA 

    masing – masing dapat diurus  di Kemendag cq Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Badan

    Koordinasi Penaman Modal ( BKPM ).

c) Importer lebih dahulu  dapat memahami   Permendag No.54/M-DAG/PER/10/2009 tentang  

    Ketentuan Umum di Bidang Impor, termasuk dalam kelompok produk impor apakah  produk

    yang akan diimpor . yang intinya  kelompok barang impor  terbagi menjadi 3 yaitu : produk

    yang diatur, dilarang dan bebas impornya, masing –masing kelompok  memiliki   persyaratan

    sendiri yang berbeda

d) Selajutnya ijin  importasi  dapat diberikan  bagi  importir yang telah memiliki   Nomor

     Identitas Kepabeanan (NIK) atau Nomor Registrasi Importir (SRP). Sehingga   Perusahaan

     terlebih dahulu harus mengajukan permohonan ke Direktorat Jendral Bea dan Cukai untuk

     mendapatkan NIK/SRP

    Perusahaan yang belum mempunyai NIK/ SPR maka hanya diijinkan melakukan importasi  

    sekali saja.

e) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan

    Di Bidang Impor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

    548/KMK.04/2002

Dokumen-dokumen impor yang diperlukan, antara lain :

1. Sales Contract/PO

2. Invoice

3. Packing List

4. Bill of Lading (B/L) atau Air Way Bill (AWB)

5. Insurance

6. Dokumen pendukung lain misalnya :

    - Form D, E, dsb untuk keringanan Bea Masuk

    - SKI untuk komoditi : obat, makanan, kosmetik, produk rumah tangga

    - Alkes untuk alat-alat kesehatan

    - Ijin karantina Hewan / Tumbuhan untuk komoditi terkait

    - dll

Demikian semoga bermanfaat